Poin-Poin Pidato SBY Mengenai KPK vs Polri

Pidato yang di lakukan oleh presiden SBY di istana negara yang juga di hadiri oleh menteri KIB II jajaran Polhukam mengenai perseteruan KPK vs Polri memiliki poin-poin penting yang bisa di ambil. Pidato yang di laksanakan pada Senin (8/10/2012) pukul 20.05 WIB merupakan pidato resmi mengenai KPK-Polri.

Berikut ini poin-poin penting mengenai pidato resmi Presiden SBY :

Empat hal utama yang disampaikan Presiden SBY



1. Pernyataan untuk merespons keinginan dan tuntutan masyarakat agar Presiden mengambil alih kasus KPK-Polri

2. Solusi yang ditempuh terkait hubungan KPK-Polri

3. Pendapat terkait dengan revisi UU KPK

4. Lima kesimpulan utama termasuk langkah ke depan



Setelah dijelaskan mengenai latar belakang empat hal utama tersebut, kemudian Presiden SBY membacakan lima kesimpulan utama

Lima kesimpulan pidato SBY

1. Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK dan tidak bisa dipecah. Polri menangani kasus lain. SBY mencatat Polri juga telah mencatat beberapa prestasi misalkan terkait dengan terorisme, narkoba dan lainnya.

2. Penangkapan penyidik Polri yang diperbantukan di KPK, Kompol Novel Baswedan dinilai tidak tepat. SBY menyebut membuka kasus delapan tahun lalu yang melibatkan Novel Baswedan sangat tidak tepat, timing tak tepat termasuk cara-caranya.

3. Perselisihan mengenai penyidik Polri di KPK perlu diatur kembali lewat Peraturan Pemerintah. Secara teknis akan diatur dalam MoU KPK-Polri.

4. Pemikiran dan rencana revisi UU KPK tidak tepat dilakukan saat ini. Secara prinsip jika UU itu untuk memperkuat KPK, SBY setuju. Namun, yang lebih baik dilakukan saaat ini yakni meningkatkan sinergi dan upaya pemberantasan korupsi.

5. KPK dan Polri ke depan dapat memperbaharui MoU, bersinergi dan saling koordinasi dalam pemberantasan korupsi.



Dalam kesempatan itu SBY juga meminta KPK berkoordinasi dengan lembaga penegak hokum lain, dari pada melontarkan pernyataan ke media. “Koordinasi dengan lembaga lain itu penting. KPK perlu mendengarkan kritik demi upaya pemberantasan korupsi.”